 |
| Foto: merdeka.com |
SUARA-MUSLIM.COM ~ Sekitar 1.300 warga Kabupaten Jembrana, Bali, dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan desa adat menolak pengambilan gambar film dokumenter oleh warga negara Jepang. Mereka menduga berkaitan dengan pelaku pelecehan seksual terhadap bocah di bawah umur.
Penolakan film berjudul Bali Big Brother itu dilakukan warga yang tergabung dalam Generasi Muda Jembrana Menggugat dengan berunjuk rasa di gedung DPRD dan Mapolres setempat di Negara, Senin.
"Kami juga melihat ada indikasi kuat eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Mr M, warga Jepang yang memiliki vila di Jembrana. Film yang akan dibuat ini, kami duga juga berhubungan dengan dia," kata Ketua DPD KNPI Jembrana Gede Ariana Bisma di sela-sela orasinya. Demikian dikutip antara, Senin (12/8).
Sementara itu, Ketua Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Jembrana I Wayan Rayun mengatakan, gerakan itu merupakan penolakan terhadap segala aktivitas, kegiatan, dan perilaku yang melecehkan adat serta budaya Bali.
"Budaya Bali itu menjunjung tinggi nilai spiritual dan religius. Kami menolak segala bentuk aktivitas yang mengarah pada penodaan spirit tersebut," katanya.
Ribuan pemuda dari KNPI, Forum Remaja Hindu, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Forum Pemuda Katholik, FKPPI, PPMI, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, lembaga adat dan LSM memulai aksinya dari Gedung Kesenian Bung Karno.
Mereka berjalan kaki menuju Mapolres Jembrana sambil membawa puluhan poster dengan berbagai tulisan yang isinya mendesak polisi mengusir Mr M dari kabupaten paling barat Pulau Bali itu.
Kepada pihak kepolisian mereka menuntut tindakan tegas terhadap oknum yang menjadi backing kegiatan prostitusi di bawah umur.
Aksi tersebut mereka akhirnya di gedung DPRD Jembrana dengan menyerahkan beberapa tuntutan tertulis kepada Ketua DPRD I Ketut Sugiasa.
Dalam tuntutan tertulis tersebut, selain tindakan tegas aparat keamanan, mereka menolak segala bentuk eksploitasi remaja di Jembrana, seks bebas serta perilaku remaja yang bisa merusak moral.
Kepada Pemkab Jembrana khususnya kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, massa minta tidak memberikan izin pembuatan film Bali Big Brother yang mengambil lokasi syuting di kabupaten ini.
Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa yang menerima tuntutan tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya secara kelembagaan.
Pihaknya akan mengundang tokoh adat dan kepala desa adat di seluruh Kabupaten Jembrana untuk membahas masalah itu. [merdeka]
Tidak ada komentar
Posting Komentar